Sudah untuk kedua-kalinya Obama membatalkan rencana kunjungannya ke Indonesia dan beberapa negara lain. Tak urung hal ini membuat beberapa pihak naik pitam dan menjadikannya sebagai komoditas politik. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy menilai batalnya kedatangan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia dengan alasan terjadi tumpahan minyak di Teluk Meksiko adalah alasan yang mengada-ada. “Tumpahan minyak di laut adalah persoalan jangka menengah dan tidak membutuhkan perhatian mendadak sehingga solusinya juga tidak secara mendadak,” (Kompas, 6/6/2010)
Tulisan ini mencoba melihat penundaan kedatangan Obama dengan perspektif yang lebih jernih.

Obama Presiden Amerika
Inilah alasan pertama yang penting dipahami ulang oleh masyarakat Indonesia. Obama adalah milik warga Amerika Serikat walaupun dia pernah tinggal beberapa tahun di Indonesia. Betul memang secara emosional Obama pernah jadi anak menteng dan suka nasi goreng, tapi warga Amerika-lah yang memilih Obama jadi Presiden Amerika Serikat.
Maka kita tidak usah lebay dan sebaiknya memahami jika kemudian persoalan di dalam negeri, kepentingan masyarakatnya menjadi prioritas pertama yang tak tergantikan dengan sekedar kunjungan nostalgia di Indonesia. Kita harus maklum dan tak usah sewot jika Obama memilih menyelesaikan tumpahan minyak di kilang Deepwater Horizon di lepas pantai Louisiana, Teluk Meksiko, AS daripada datang ke Indonesia.
Kita justru harus iri dengan warga Amerika. Kapan kita punya Presiden yang betul-betul berpihak terhadap masyarakatnya dan tak sekedar tebar pesona atau mengeluh ketika berpidato.
Persoalan tumpahan minyak di teluk meksiko betul betul pesoalan berat untuk Amerika Serikat. Sejak terjadi kebocoran pada 20 April lalu, kebakaran dan robohnya anjungan pada 22 April, sampai sejauh ini minyak yang tersembur ke laut lepas mencapai 19,7 juta galon hingga lebih dari 43 juta galon. Pemerintah federal Louisiana telah menutup sepertiga wilayah lautnya yang potensial untuk nelayan, usaha perikanan dan kelautan, serta pariwisata yang tidak hanya berkaitan dengan tur, tetapi juga restoran dan cottage. Area yang tertutup itu menghasilkan 1 miliar pon udang dan kerang.
Minyak juga telah mencemari daratan dan rawa-rawa Louisiana. Lebih dari 200 kilometer pesisirnya tercemar berat. Ratusan burung, biota laut, dan binatang rawa mati, ribuan lainnya sekarat dan terancam. Vegetasi pantai rusak. Persoalan itu melahirkan frustrasi sosial di kalangan warga, nelayan, pengusaha, aktivis, pemerintah, dan operator. (Kompas, 9/6/2010)
Menariknya adalah, walaupun komando penanggulangan sudah diambil alih oleh Obama sebagai Presiden, pembiayaan tetap ditanggung oleh British Petroleum (BP) sebagai operator. Obama tidak memakai uang rakyat untuk menanggulangi kesalahan korporasi.
Bagaimana dengan Indonesia?
Semburan lumpur Lapindo telah menenggelamkan sekitar 12 desa, 24 pabrik dan menggusur lebih dari 30.000 warga Sidoarjo. Lumpur masih terus menyembur dengan volume rata-rata sekitar 70.000 meter kubik per hari. Sampai saat ini volume lumpur yang sudah menggenangi area sekitar 620 hektare telah mencapai sekitar 12 juta meter kubik.
Pemerintah nampaknya tak menganggap persoalan lumpur ini sebagai keadaan darurat dan membuat kebijakan yang “biasa-biasa saja”. Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2007 yang dikeluarkan pemerintah malah dianggap banyak kalangan sebagai perampokan uang rakyat untuk ikut menanggulangi bencana yang ditimbulkan oleh kesalahan korporasi. Lapindo hanya bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi (baca: membeli) tanah dan rumah di areal terdampak sampai 22 Maret 2007, selebihnya dibayar pemerintah. Selain itu penanganan biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur termasuk
infrastruktur penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada
APBN dan sumber dana lainnya yang sah.
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran menyampaikan bahwa penanganan semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas telah menyedot APBN sebesar 2,8 triliun selama periode 2006-2010. Secara hukum Polda Jawa Timur juga telah menghentikan kasus hukum yang melibatkan perusahaan milik keluarga Bakrie ini.
SBY sendiri sebagai Presiden nampaknya tak menunjukkan kepemimpinannya dalam mengatasi persoalan ini. Kehadiran SBY berkantor di Lanud Djuanda selama dua hari bulan Juni 2007 misalnya tak menghasilkan solusi kongkrit selain hanya aksi mencari simpati saja. SBY bahkan hanya melihat lokasi dari Helikopter dan tak berani menemui warga korban semburan lumpur.
Lebih aneh lagi, kunjungan SBY ke lokasi semburan lumpur tanggal 29 Maret 2010. SBY malah mengusulkan agar lokasi semburan dijadikan kawasan obyek wisata geologis, padahal sebanyak 61.763 berkas korban lumpur PT Lapindo Brantas Inc di Porong, Sidoarjo, belum diberi ganti rugi oleh PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) selaku juru bayar PT Lapindo. (Kompas, 29/3/2010).
Jadi, sekali lagi kita seharusnya iri bahwa Presiden Amerika peduli pada rakyatnya dan tidak usah ribut ketika ia batal ke Indonesia.
Menepati Janji Kampanye
Pembatalan pertama kedatangan Obama ke Indonesia sunguhnya lebih menarik lagi. Ia membatalkan kunjungannya ke Indonesia dalam rangka memenuhi janji kampanye-nya terhadap warga Amerika. Dalam kampanye terakhirnya di Virginia High School Bristol, podium tempat Obama berpidato bertuliskan affordable health care for all (mengupayakan perawatan kesehatan untuk semua).
Obama sadar bahwa janji ini sedang ditunggu realisasinya. Mayoritas pemilih Obama dalam pemilihan Presiden adalah kalangan menengah-bawah, berusia muda dan kulit berwarna. Kaum inilah yang merasakan buruknya dunia kesehatan di AS. Film Sicko karya Michael Moore menggambarkan bagaimana kolaborasi Pengusaha Farmasi dan Politisi membuat rakyat amerika yang berpenghasilan rendah tak bisa mengakses layanan kesehatan secara layak.
Momentum Obama merealisasikan janjinya adalah ketika Kongres AS membahas RUU Layanan Kesehatan. Obama memilih berada di negaranya, melakukan kampanye dan lobby-lobby intensif untuk mengegolkan RUU tersebut. RUU ini penting untuk menjamin rakyat Amerika berpenghasilan rendah mendapatkan layanan asuransi kesehatan dengan subsidi dari pemerintah.
Hasilnya RUU layanan kesehatan, yang menjadi reformasi besar pelayanan kesehatan pemerintah AS bagi rakyatnya yang kurang mampu disahkan oleh Kongres dalam voting yang alot. Tercatat 219 suara mendukung dan 212 menolak. Obama berhasil memenuhi janjinya ketika berkampanye menjadi Presiden. Hal ini ia lakukan ketimbang datang ke negeri tempat dimana ia pernah bersekolah dasar.
Presiden Indonesia juga tak kalah dalam berjanji. Selama masa kampanye, pasangan SBY-Boediono setidaknya melontarkan 15 janji sebagai berikut (Hasan, 2009) . Pertama, melakukan pertumbuhan ekonomi minimal 7% sehingga kesejahteraan rakyat meningkat. Kedua, kemiskinan diharapkan turun hingga 10%, terutama dengan meningkatkan pembangunan pertanian, pedesaan, dan program prorakyat.
Ketiga, pengangguran turun hingga 6% dengan cara meningkatkan peluang lapangan pekerjaan dan peningkatan penyaluran modal usaha rakyat (KUR). Keempat, peningkatan pendidikan, yakni infrastruktur dan kesejahteraan guru, persamaan perlakuan sekolah negeri-swasta agama dan melanjutkan sekolah gratis bagi yang tidak mampu. Kelima, masalah kesehatan dengan akan terus melakukan pemberantasan penyakit menular dan melanjutkan pengobatan gratis bagi yang tidak mampu.
Keenam, akan meningkatkan swasembada pangan, yakni swasembada beras dipertahankan dan akan dilanjutkan dengan swasembada daging sapi dan kedelai. Ketujuh, penambahan energi daya listrik secara nasional dan BBM. Kedelapan, pemerataan pembangunan infrastruktur. Kesembilan, peningkatan pembangunan rumah rakyat. Kesepuluh, pemeliharaan lingkungan terus ditingkatkan seperti dengan reboisasi lahan.
Kesebelas, meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan serta modernisasi alutsista TNI/ Polri. Keduabelas, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi terus ditingkatkan. Ketigabelas, otonomi daerah dan pemerataan daerah ditingkatkan. Keempatbelas, demokrasi dan penghormatan terhadap HAM makin ditingkatkan. Terakhir, meningkatkan peran Indonesia makin ditingkatkan di dunia internasional.
Pertanyaannya adalah janji mana yang sudah ditunaikan dengan ukuran-ukuran yang jelas? Kita ambil salah satu janji, janji keduabelas misalnya. Jelas gagal total dengan maraknya kasus mafia hukum, terjadi kriminalisasi KPK, kisruh di lembaga penegak hukum dan mencuatnya kasus mafia pajak di direktorat yang pegawainya mendapat gaji enam kali lipat gaji PNS yang lain.
Penutup
Kembali ke soal Obama batal ke Indonesia, kita sebaiknya tak usah terlalu risau. Obama sedang sibuk mengurus rakyatnya sendiri. Obama Presiden Amerika dan kita warga negara Indonesia. Kita justru harus risau ketika pemimpin kita tak mengurusi masyarakatnya dan sibuk dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Wallahua’lam bissawab.

Tinggalkan Balasan