Sudah dengar kalau anggota DPR sekarang punya ilmu kebal ? Ya, mereka membuat aturan sehingga kebal hukum. UU ini disetujui oleh Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Gerindra, Partai Golkar dan PKS.  Tiga partai menolak UU ini, yaitu PDIP, Partai Nasdem dan PKB.

Jadi jika ada anggota DPR melakukan tindak pidana umum, misalnya dilaporkan memukuli istrinya, menelantarkan anaknya, menyerobot tanah atau merusak mobil anda, maka sebagai rakyat dan musti bersabar. Apa sebabnya, kalau polisi hendak memanggil, maka harus mendapat  persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Lihat pasal 245 UU MD3 berikut:

Bagian Keenam Belas
Penyidikan

Pasal 245
(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat  persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30  (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan,  pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Silahkan dapatkan naskah yang sudah diputuskan di rapat paripurna 8 Juli 2014.

1. NASKAH UU MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2. NASKAH PENJELASAN UU MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Oh ya, jika anda tidak setuju anggota DPR berposisi lebih tinggi di depan hukum silahkan bergabung menandatangani petisi ini.