abdulhamid.id

Saya bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi, dan tulisan ini akan bicara tentang persoalan-persoalan di dunia pendidikan tinggi. Oh ya, tulisan ini mewakili diri saya sendiri, bukan institusi tempat saya bekerja.

Ada banyak persoalan di dunia pendidikan tinggi. Hmmm, mulai dari mana ya?

Baiklah, untuk tulisan pertama, saya mau mulai dari rendahnya kinerja riset di Indonesia.

Kita tentu paham, berbeda dengan sekolah dasar dan menengah, perguruan tinggi bukan hanya tempat belajar-mengajar, namun tempat dikembangkannya ilmu pengetahuan melalui riset atau penelitian. Bagaimana mengukur prestasi riset di Indonesia? Kita tengok tabel di bawah ini yang disajikan SCImago Journal and Country Rank. Oh ya sebagai informasi, SCImago ini dipakai sebagai salah satu indeks oleh Dikti untuk melihat reputasi sebuah jurnal.

Indonesia berada di nomor urut 11 dari 33 negara di Asia. Posisinya di bawah Pakistan, Thailand dan Malaysia. Oh ya, sumber data bisa dilihat di sini. 

Untuk lebih tajam kita lihat perbandingan Indonesia dan Malaysia.

Perhatikan data di atas. Titik berangkat di tahun 1996, Indonesia tidak terpaut jauh dari Malaysia. (Peneliti) Indonesia memproduksi 540 paper ilmiah, sementara Malaysia 961. Jarak terlihat melebar di tahun 2005 ketika jumlah paper ilmiah di Malaysia mencapai tiga kali lipat. Puncaknya di tahun lalu (2013), Indonesia hanya mampu memproduksi 4.175 paper ilmiah dan Malaysia mencapai 23.190, hampir enam kali lipat.

Data ini menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh tertinggal.

Tentu saja ini bukan hanya masalah dosen di perguruan tinggi, namun juga lembaga-lembaga riset dan semua litbang di semua kementerian. Namun saya coba meneropong ini dari hal yang saya berada di dalamnya, dunia pendidikan tinggi.

Ada beberapa hal kenapa performance riset di dunia pendidikan tinggi Indonesia begitu buruk.

Pertama, riset masih dilihat sebagai tugas tambahan seorang dosen, bukan terintegrasi dan disadari sebagai bagian dari tugas pokok. Paradigma kita di dunia pendidikan tinggi masih melihat proses belajar-mengajar sebagai hal yang utama, bukan riset. Dosen masih melihat tugasnya sama dengan guru: mengajar. Bisa jadi karena Dosen diletakkan sejajar dengan Guru dalam satu undang-undang. Mestinya, berdasarkan perbedaan requirement, perbedaan instansi induk dan perbedaan tugas pokok, guru dan dosen harus dipisahkan. Mesti diatur dalam undang-undang yang berbeda.

Kedua, persoalan infrastruktur dasar yang tidak memadai. Bagaimana kita mau bicara hal-hal yang canggih jika hal mendasar seperti meja kerja saja masih menjadi hal yang mewah bagi dosen?

Saya mencoba melakukan survey kecil-kecilan dengan populasi dosen-dosen yang tergabung di Grup Dosen Indonesia. Hasilnya 39% dosen tak memiliki meja kerja, hanya ada ruang dosen yang dipakai bersama-sama. Sebanyak 35% memakai ruang dosen bersama, namun memiliki meja kerja, dan hanya 26% yang memiliki privasi: ada meja kerja dan satu ruangan dipakai maksimal dua orang dosen.

Ini berkaitan dengan paradigma di nomor (1) bahwa tugas dosen hanyalah mengajar. Celakanya ini dianut oleh banyak pemimpin perguruan tinggi (negeri dan swasta) maupun banyak dosen itu sendiri. Banyak pemimpin kampus tidak memfasilitasi dosen untuk memiliki ruang/meja kerja memadai, sementara banyak dosen yang memang ke kampus untuk mengajar saja, setelah itu bertebaran di muka bumi, mencari penghasilan tambahan. Pemerintah? rasanya tak pernah melihat ini sebagai masalah, kecuali dalam instrumen akreditasi belaka. Ini baru soal ruang/meja untuk bekerja (mosok ngetik sambil berdiri sih), belum bicara perpustakaan atau laboratorium berkualitas yang masih jadi hal langka di kampus-kampus dalam negeri. Fiuh.

Ketiga, sistem yang memberi disinsentif bagi dosen yang rajin melakukan publikasi ilmiah. Hantu ini disebut batas kepatutan, intinya batas sebuah aktivitas dosen dinilai dalam sistem promosi. Misalnya, paper ilmiah yang terbit di jurnal internasional hanya diakui satu paper dalam satu semester. Lebih dari satu tak dihitung sebagai pencapaian. Padahal tentu saja kita sebagai peneliti tak bisa memastikan atau mendikte editor atau publisher menerbitkan paper kita di waktu yang berbeda. Proses sebuah paper dari mulai dikirim sampai betul-betul terbit juga bervariasi bisa satu sampai dua tahun. Silahkan baca soal batas kepatutan di sini.

Keempat, banyak kesibukan administratif. Ya, dosen disibukkan dengan berbagai kesibukan administratif. Contoh nyata adalah kesibukan mengisi BKD setiap semester hanya untuk sekedar mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen. Contoh lain yang menyakitkan misalnya terjadi beberapa bulan lalu ketika Dosen di seluruh Indonesia diwajibkan mengisi SIPKD dengan scan semua SK, ijazah dan sebagainya. Celakanya perintah tersebut disertai ancaman. Akibatnya, dosen-dosen pontang-panting mencari berbagai SK dan surat-surat penting, men-scan (bahkan ada yang beli scanner khusus untuk urusan ini), menyerbu situs SIPKD sehingga server tumbang sampai batas waktu yang digembar-gemborkan Dikti sendiri.

Kesibukan administratif juga berkaitan dengan aktivitas penelitian itu sendiri. Dosen harus berkompetisi untuk mendapatkan dana penelitian. Dan dosen yang mendapatkan grant penelitian biasanya disibukkan oleh aspek administratif dan bukan kualitas riset itu sendiri. Berurusan dengan kwitansi dan stempel, serta mencari dana talangan penelitian, sebelum dana-nya betul-betul turun. Belum lagi seringkali menghadapi potongan di sana-sini yang membuat kualitas riset berkurang.

Penyebab terakhir dan utama adalah rendahnya pendapatan dosen di Indonesia. Seberapa rendah? silahkan bandingkan dengan Malaysia di sini. Lho kan sudah ada sertifikasi dosen? Data Dikti sampai februari 2014 menunjukkan baru 39% dosen yang tersertifikasi. Sisanya, mengantri panjaaaaaang.

Saya tak mau mengupas lebih dalam soal kesejahteraan ini, silahkan misalnya baca kenapa dosen menggulirkan petisi karena tidak mendapat tunjangan kinerja.

Hal ini tentu saja membuat sulit menarik anak-anak muda bangsa terbaik untuk berkarir di dunia akademik. Untuk yang terlanjur menjadi dosen,  kondisi semacam ini memaksa banyak dosen memiliki kesibukan ekstra menambah pendapatan, mulai jadi selebritis, buka warung sampai konsultan palu gada (apa elo mau gw ada). Apa akibatnya? Ya seperti di nomor 1 dan 2 di atas: ke kampus hanya mengajar, mau singgah menulis atau membaca tak ada meja, akibatnya menyibukkan diri dengan aktivitas di luar kampus.

Lantas masih ada yang berkilah bahwa, masih ada kok dosen-dosen yang menghasilkan publikasi ilmiah berkualitas. Ya tentu saja, di manapun pasti ada orang-orang hebat yang bertarung melawan keterbatasan. Bayangkan jika keterbatasan itu kemudian tidak jadi hambatan, kita akan menghasilkan lebih banyak orang-orang hebat lagi dan lebih banyak publikasi ilmiah yang hebat pula.

Kelima penyebab di atas saling berkelindan satu sama lain, menimbulkan lingkaran setan. Berbagai kebijakan (baca: paksaan) Dikti biasanya memperuwet keadaan, menambah kusut, bukan menguraikan persoalan.

Tengok misalnya surat edaran SE152/E/T/2012 tentang kewajiban menerbitkan jurnal ilmiah bagi mahasiswa S1, S2 dan S3. Dirjen Dikti dalam surat resminya menyebutkan alasan pengenaan kewajiban tersebut disebutkan karena “…jumlah karya ilmiah Indonesia secara total masih rendah jika dibandingkan dengan Malaysia, hanya sepertujuh…”

Akibatnya, di berbagai kampus dibuatlah jurnal-jurnalan untuk menampung skripsi dan tesis mahasiswa. Nah yang lebih menarik tak banyak kampus yang berani mengikuti surat edaran di atas bagi S3 yang diwajibkan publikasi di jurnal internasional. Bagi yang menerapkan, ada yang kemudian asal terbit dan jatuh ke dalam pelukan jurnal (internasional) predator.

(Bersambung ke edisi 2)