abdulhamid.id

Setelah menggelar rapat soal Gayus Tambunan, Presiden kembali (baca: lagi-lagi) mengeluarkan instruksi soal penanganan dugaan mafia pajak.  Yang juga menarik adalah Presiden menugaskan Wakil Presiden untuk menggordinasi dan mengawasi pelaksanaan instruksi tersebut. Ada dua hal menarik disini.

Pertama, nampaknya ada yang salah dengan Presiden. Entah kenapa semua persoalan dihadapi dengan rapat, koordinasi, pembentukan tim (atau satgas) dan instruksi. Ini namanya kepemimpinan seolah-olah. Seolah-olah persoalan selesai begitu saja begitu rapat selesai, tim dibentuk dan instruksi dijalankan.

Yang dibutuhkan adalah nyali presiden untuk memastikan bahwa semua pembantunya menjalankan tugasnya dengan baik. Polisi dan kejaksaan misalnya harus mampu membersihkan diri agar pemberantasan hukum berjalan dan menyeret siapapun yang terlibat. Ini yang belum dilihat publik. Ribuan instruksi dikeluarkan-pun jika pembantu presiden tak mau menjalankan dan presiden tak punya nyali menegur, ya percuma.

Kedua, imbas dari kecilnya nyali presiden memastikan instruksinya dijalankan adalah dilimpahkannya penanganan kasus gayus ke wakil presiden. Ini tricky, agar jika kemudian kasus ini tidak selesai (nampaknya presiden yakin ini gak selesai), maka yang disalahkan publik adalah boediono dan bukan esbeye.

Bagaimana menurut anda?